Broker Tenaga Kerja dan "Orang Dalam"

A. Solahuddin
(Catatan 24 Juli 2017)

Malam hari datang juga, gelap memang penuh kesan, waktu dimana para insomnia macam saya “gentayangan” dengan beragam aktivitas. Dari mulai keluyuran tak jelas, cengengesan bareng kawan, nyari jodoh melalui akun online hingga banyak pula yang sibuk main ML dan seperangkat fasilitas gadget lainnya.

Saya seringnya menghabiskan malam sambil ngopi. kalau lagi sendirian, tak lain hanya nikmati sunyi sepi sambil resapi setiap teguk rasa pahitnya, maklum saya suka kopi tanpa sugar, sedap rasanya.

Beda halnya saat bareng kawan, obrolan paling “liar” hingga wacana paling serius di bahas sampai menghabiskan banyak gelas kopi hingga mentari terbit. Bak Bung Karno dan Fidel Castro saat ngopi bareng obrolin revolusi.

Kita memang hobi berwacana, ngobrol “ngalor-ngidul” soal banyak hal. Tak ketinggalan juga ihwal “industrialisasi dan pengentasan pengangguran”, kayak judul makalah bukan?

Sedih dan Miris.

Bareng beberapa kawan kita mulai membentangkan garis lurus dan merentangkan benang kusut mengenai kebermanfaatan industrialisasi bagi masyarakat sekitar, tempat dimana perusahaan-perusahaan itu berdiri. Contoh kasus, sebut saja di sekitar tempat tinggal saya, wilayah timur Kabupaten Serang: Kecamatan Kragilan, Kibin, Cikande, Jawilan dan Kopo — wilayah sentral industri. Dari perusahaan kelas lokal sampai perusahaan kaliber terbesar se-Asia Tenggara ada disini.

Sebagai warga sekitaran, kita tentu bangga tinggal didaerah penyumbang PAD terbesar di Kabupaten Serang, meskipun kebanggaan itu berbarengan dengan perasaan sedih dan miris.

Sedihnya, lahan-lahan pertanian sudah banyak disulap, di konversi jadi lahan industri, baru-baru ini juga sudah merambah ke properti, bangun perumahan di proyeksikan buat tempat pekerja.

Memang sih, regenerasinya juga mulai tak mood jadi petani. Kini, bertani di anggap norak dan kolot, mindset yang terbangun lebih baik jadi karyawan daripada petani.

"Jangan jadi petani, berat. Biar saya saja. Kamu kerja saja jadi karyawan di pabrik", ucap seorang bapak pada anaknya.

Pergeseran mindset dan budaya memang konsekuensi dari industrialisasi, kalau cerdik cendikia bilang sebagai "dampak sosiologis".

Mirisnya, ternyata masih banyak pengangguran dilingkungan ini, tak sedikit pemuda ngeluh sana-sini kasih lamaran kerja tapi sulit masuk.

"nganggur ditengah kebutuhan gaya hidup yang semakin tinggi itu bikin sesak", katanya.

Maklumlah, disini gengsi dan gaya hidup sudah jadi standar orang normal.
Celakanya lagi, warga sekitar juga kerap di peras oleh oknum "broker tenaga kerja" yang punya “orang dalem”, di pinta duit jutaan rupiah untuk bisa masuk kerja jadi buruh di pabrik. Barang tentu pungli macam itu sudah jadi rahasia umum.

Bayangkan, kalau dikalkulasi seluruhnya, dari ratusan perusahaan yang bisa nyerap puluhan ribu bahkan dimungkinkan ratusan ribu pekerja, ternyata belum bisa membantu pemerintah daerah wujudkan pengentasan pengangguran diwilayah kuasanya. Sampai-sampai, menurut rilisan katadata.co.id pada 2017 lalu, Kabupaten Serang predikat pertama jumlah pengangguran tertinggi di provinsi Banten.

Bikin baper kan? Jangan-jangan persoalan yang saya sebut juga sama persis terjadi di tempat tinggal anda. Ini cuma contoh kecil diantara masalah yang ada di belahan Indonesia.

“Kami Sudah Berupaya Penuh”, Kata pemerintah.

Seteguk kopi membawa saya pada sebuah adagium — perang terlalu penting hanya untuk dipercayakan kepada para jenderal saja.

Dalam kasus ini, kayaknya dapat kita artikan bahwa permasalahan industri dan dampak sosial dilingkungan sekitar terlalu penting hanya untuk dipercayakan kepada pemangku kebijakan saja.

Kita bukan pemerintah, bukan bupati, bukan anggota dewan, bahkan dewan masjid pun bukan. Tapi teramat sayang kalau tak melibatkan diri jadi salah satu pemberi solusi dalam pelik persoalan ini, atau kalau gak bisa kasih solusi setidaknya bersuara, sebagai masyarakat yang baik.

Karena hobi saya ngopi sana-sini, ngobrol dari pos kamling ke pos kamling, disana akhirnya banyak menyerap keluhan, pengakuan juga aspirasi dari berbagai elemen warga dengan status dan profesi yang beragam.

Tua, muda, jomblo, berkeluarga, baik itu petani, pengangguran, karyawan, kepala desa, RT, aktivis, guru dan lain sebagainya. Dari merekalah saya menyerap berbagai pergolakan jiwa.

Inti curhatannya sama, soal kebermanfaatan industri bagi warga sekitar.

Walah, ini kan mestinya kerjaan pak dewan nyerap aspirasi, bukan bocah ingusan kayak saya. No problem! itung-itung mewakili wakil rakyat yang jarang kelihatan resesnya, kalaupun sekalinya ada reses cuma formalitas administratif.

"kenapa karyawan di perusahaan lingkungan kita lebih banyak warga luar, sementara warga lokal gak terserap?", tanya pak tua yang sedih anaknya tak kunjung masuk kerja.

Menganggur dilingkungan industri memang menyayat hati, kompetisi bebas kerap merugikan pribumi oleh sebab standar formalisasi. Saat “orang asing” enak duduk dikursi menghitung laba untung rugi, masyarakat sekitar cuma kebagian pencemaran industri dan nafas bengek disesaki polusi.

Apa sama sekali pemerintah daerah tak bisa intervensi melalui kesepakatan bersama dengan big boss swasta? atau setidaknya bikin regulasi yang afirmatif terkait hal ini.

Ada lagi gosip yang tak kalah penting, mengenai berbagai dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan.

Selain oknum “broker tenaga kerja” dan “orang dalam” yang saya sebut di atas, ada juga semisal tenaga kerja Harian Lepas (HL) yang gak di atur dalam undang-undang ketenagakerjaan, tapi status pekerja harian lepas kerap dipraktekan oleh perusahaan supaya ngirit ongkos produksi, juga tentunya meraup untung sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan kemanusiaan, kelayakan standar kerja, kesesuaian upah dan aturan main yang berlaku.

Belum lagi penyaluran CSR yang hanya gugurin kewajiban, pencemaran lingkungan dan segudang dugaan pelanggaran lainnya. Lalu apa jawab pemangku kebijakan?

"kami sudah berupaya sepenuhnya", katanya.